Senin, 22 Oktober 2018

Inilah yang Menjadi Alasan Pemerintah Terus Bangun Infrastruktur

Inilah yang Menjadi Alasan Pemerintah Terus Bangun Infrastruktur

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan alasan pemerintah tak pernah berhennti membangun infrastruktur dalam empat tahun terakhir. Pembangunan tersebut akan terus berlanjut sampai tahun depan.

Moeldoko menjelaskan, pembangunan infrastruktur sangat bermanfaat dari berbagai sisi baik ekonomi, sosial maupun budaya.

"Dari sisi ekonomi dengan pembangunan infrastruktur, konektivitas darat, laut dan udara memberikan kemudahan sehingga mewujudkan efisiensi,” jelas dia, dalam acara Laporan 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Jakarta.

Ia pun bercerita, selama ini banyak produk pertanian dalam negeri yang memiliki kualitas yang sangat bagus. Namun karena tidak adanya infrastruktur distribusi maka bahan pertanian tersebut tidak laku karena memang tidak bisa dipasarkan.

Dengan adanya pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan lainnya, konektivitas semakin bagus sehingga produk-produk di berbagai pelosok bisa dipasarkan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Sebenarnya ada produk bagus tetapi karena barang tidak bisa diturunkan karena tidak ada jalan maka jadi busuk. Jadi dari sisi ekonomi memahami ini sangat mudah,” kata dia.

Penyelesaian Double-Double Track Dipercepat
Pekerja melakukan proses pembangunan kontruksi jalur rel dwi ganda di Jakarta, Jumat (13/4). Penyelesaian proyek infrastruktur jalur DDT Manggarai- Cikarang ini ditargetkan lebih cepat dari target awal tahun 2022. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan tidak ada temuan terkait proyek infrastruktur yang mangkrak selama masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

Anggota IV BPK Rizal Djalil mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merealisasikan belanja infrastruktur selama 2015, 2016, dan 2017 sebesar Rp 289,93 triliun.

"Tidak ditemukan adanya infrastruktur yang mangkrak," ujar dia di Gedung BPK, Jakarta, Senin (22/10/2018). 

Sementara untuk anggaran infrastruktur di 2018, BPK belum melakukan pemeriksaan. Hal tersebut lantaran hingga saat ini kegiatan infrastruktur tersebut masih berlangsung dan pemeriksaan baru akan dilaksanakan pada 2019.

"‎Terkait dengan tahun 2018, itu tidak ada statement karena memang belum ada pemeriksaan. Pemeriksaan itu setelah program selesai. Laporan baru masuk Februari 2019 nanti. Maret-Juni baru akan diperiksa," ungkap dia.

Menurut Rizal, justru pada masa pemerintahan saat ini proyek infrastruktur dilaksanakan secara masif. Sejumlah proyek pun telah rampung dan sudah dinikmati manfaatnya oleh masyarakat.

"Silakan melihat di perbatasan, dulunya di Papua itu seperti apa dan sekarang seperti apa. Kemudian perbatasan kita dengan Malaysia di Kalimantan. Kemudian juga Timor Leste sekarang seperti apa. Demikian juga prasarana terkait jalan raya. Saya tekankan, jangan hanya melihat itu tapi lihat juga berapa puluh ribu sumur air baku yang dibangun untuk rakyat desa. Ini akan berdampak terhadap kemudahan masyasrakat kita memperoleh air bersih di pedesaan," tandas dia.